Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OI9 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,
Lihat
02 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU.
Lihat
03 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
Lihat
04 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Lihat
05 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
Lihat
06 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
Lihat
08 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Lihat
09 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAIGAN KAPAL




Lihat
10 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
Lihat
11 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2OI4 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA
Lihat
12 TAHUN 2019 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2OL9 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Lihat
13 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2OI9 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PET{YELENGGARAAN PEM ERI NTAHAN DAERAH.
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
15 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
16 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
17 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
18 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2OI9 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/ DUDANYA
Lihat
19 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2OI9 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
20 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWiRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERTNTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/ DUDAI{YA.
Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEM ERDEKAAN.
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2079  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
Lihat
25 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 201,4 TENTANG KEINSINYURAN.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
HAKIM AD-HOC PADA MAHI(AMAH AGUNG.
Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PEI{YANDANG DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE, BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA.
Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI




Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2OL9 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.




Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI9 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT
Lihat
33 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMTLIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG.




Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN PERBATASAN




Lihat
35 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBE1RIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN .




Lihat
36 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN.




Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.




Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2O17 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BEI.,AS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.
Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA .




Lihat
40 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
41TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT.
Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL
Lihat
44 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
Lihat
46 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 20L9 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN.  




Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2OI9 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PET{YEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.




Lihat
49 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.  




Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.




Lihat
51 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYER'TAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.




Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYELENGGARAAN KESD'AHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.




Lihat
53 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2OL9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.




Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.




Lihat
55 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI




Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 20L9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN.




Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 20L9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING.




Lihat
58 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.




Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK.  




Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAAN LISTRIK NEGARA.




Lihat
62 TAHUN 2019  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.



Lihat
63 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH.




Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.




Lihat
65 TAHUN 2019 PERATURAN PEIVIERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN
Lihat
7 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG KEPALANGMERAHAN
Lihat

Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR l TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Lihat
02 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Lihat
03 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Lihat
04 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
05 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
Lihat
06 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
Lihat
07 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
Lihat
08 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ; 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATUAN PEMERINTAH NOMOR : 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Lihat
09 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI Lihat
10 THAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, Lihat
11 TAHUN 2018
PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
Lihat
12 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAISLAN RAIffAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
Lihat
13 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERIT{TAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI,KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
Lihat
14 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Lihat
15 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Lihat
16 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OL8 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
17 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
Lihat
18 TAHUN 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat
19 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN
Lihat
20 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI  SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
Lihat
21 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
Lihat
22 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENCAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
Lihat
23 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lihat
24 TAHUN 2018
PEMTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.
Lihat
25 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTAIIG PELAIGANAAN UNDAI.IG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Lihat
26 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
Lihat
27 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Lihat
28 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERIMAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH
Lihat
29 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
Lihat
30 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI^AKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Lihat
31 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
32 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCAI,ONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAI(YAI, ANGGOTA DEWAN PERWAKII"AN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMIMAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PEI.AKSANAAN KAMPANYE PEMIUHAN UMUM
Lihat
33 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAA TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERIMAH PUSAT.
Lihat
34 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL
Lihat
35 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
Lihat
36 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERJANJIAN LI SENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL.
Lihat
37 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL.
Lihat
38 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
Lihat
41 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA
Lihat
42 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.
Lihat
43 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Lihat
44 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA.
Lihat
45 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI.
Lihat
46 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.
Lihat
47 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENTS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
Lihat
48 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING.
Lihat
49 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
Lihat
50 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN.
Lihat
51 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
Lihat
52 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
Lihat
53 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
54 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA.
Lihat
55 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBI-IK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY.
Lihat
56 TAHUN 2018 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH.
Lihat
57 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG MODAL AWAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lihat
58 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
59 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA.
Lihat
60 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2OL8 TENTANG PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.
Lihat

Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Lihat
03 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OL7 TENTANG OTORITAS VETERINER
Lihat
04 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

Lihat
10 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat
12 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 YEAR 201 ABOUT  GUIDELINES AND CONTROL OF PEIIYELDING 
Lihat
13 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 YEAR 2017 ABOUTN AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 YEAR 2OO8 ABOUT THE NATIONAL SPATIAL PLANNING PLAN
Lihat
14 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ABOUT SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 63 YEARS ZOOS TBNTENG MANAGEMENT SYSTEM HUMAN RESOURCES CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
Lihat
15 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Lihat
16 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 YEAR 2017  ABOUT ADDITION OF PEI {CAPITAL CAPITAL OF REPUBLIC OF INDONESIA  TO IN CAPITAL STOCK COMPANY (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Lihat
17 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat
18 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINITRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat
19 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBI,IK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU
Lihat
20 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL
Lihat
21 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERIMAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
Lihat
22 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
Lihat
23 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BEI,AS KEPADA PEGA\UAI NEGERI SIPIL, PRA"IURITTENTARA NASIONAL INDONESI,A, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A, PE'ABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
Lihat
24 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASII,AN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGA\IIAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.
Lihat
25 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAIAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA.
Lihat
26 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAI,,AM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTUML
Lihat
27 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERI,AKUAN PAJAK PENGHASIIAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Lihat
28 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUDIDAYAAN II(AN
Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBAYARAN BAMNG DAN CARA PEMERAHAN BAMNG DAIAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR
Lihat
30 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL
Lihat
31 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Lihat
32 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI.AKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Lihat
33 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PEI{YIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
34 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.
Lihat
35 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGAM/DAERAH.
Lihat
36 TAHUN 2017 PERATURAN EMERINTAH REPUBLIK INDNESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLIKAN ATAU  SEBAGAI PENGHASILAN .
Lihat
37 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAI,AN
Lihat
38 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH.
Lihat
39 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OI7 HAK KEUANGAN DAN TENTANG FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
Lihat
40 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI.,ABUTIAN BEBAS KARIMUN
Lihat
42 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS GAI,ANG BATANG
Lihat
43 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAKYANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA.
Lihat
44 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2OI7 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK
Lihat
45 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.
Lihat
46 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
Lihat
47 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
Lihat
48 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Lihat
49 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.
Lihat
5 TAHUN 2017
REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 YEARS OLDOl7 ABOUT  COLLECTION OF SPECIAL ECONOMICS OF LHOKSEUMAWE ARUNCHES
Lihat
50 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA.
Lihat
51 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.
Lihat
52 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.
Lihat
53 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SP'II
Lihat
54 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
Lihat
55 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
56 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.
Lihat
57 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.
Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
59 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Lihat
6 TAHUN 2017
PRES IDEN REPUBLII (INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA   NUMBER 6 YEARS 2OI7
ABOUT AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 YEAR 2OO9 ABOUT RECOVERY OF RAILWAYS
Lihat
60 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK.
Lihat
61 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

Lihat
62 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
63 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.
Lihat
64 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
Lihat
65 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA.
Lihat
66 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
Lihat
7 TAHUN 2017
PRES I DEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 YEARS 2OL7
ABOUT HOT EARTH FOR INDIRECT USE
Lihat
8 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 YEAR 2017 ABOUT PROCEDURES OF PEI "{KANANIZATION COORDINATION, MONITORING, EVALUATION, AND PEI, PERADII SYSTEMS APPLICATIONS, CHILDREN ANIMALS
Lihat
9 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 9 YEARS 2OL7 ABOUT GUIDELINES OF REGISTER PERKARA CHILDREN AND VICTIMS
Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG 


Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Lihat
03 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI


Lihat
04 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 4 TAHUN 2016  TENTANG  PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN   DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU   ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN


Lihat
04 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014  TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN  
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Lihat
06 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016  TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG


Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS


Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
Lihat
09 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2O16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016  TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK


Lihat
11 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN METEO ROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA
Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Lihat
123 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.
Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  REPUBLIK INDONESIA 14 TAHUN 2016 TENTANG PEYELENGGARAAN  DENGAN  PERUMAHAN  DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)









Lihat
17 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2016 TENTANG  PERANGKAT DAERAH


Lihat
19 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 20162012  TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA  PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT   NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Lihat
20 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 2012  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA  PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

Lihat
21 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 2012 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
Lihat
22 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL.
Lihat
23 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OI2 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
24 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PF^IABAT PEMBUAT AKTA TANAH.
Lihat
25 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I.
Lihat
26 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 20T6 TENTANG PERUBATIAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PET,AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 201 1 TENTANG KEIMIGRASIAN
Lihat
27 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
Lihat
28 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERTAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
Lihat
29 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
Lihat
30 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH
KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
Lihat
31 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
Lihat
33 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Lihat
34 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASIL,AN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PER"IANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.
Lihat
36 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA TbK.
Lihat
37 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
Lihat
38 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.
Lihat
39 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
40 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU.
Lihat
41 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4l TAHUN 2016 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU.
Lihat
41 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMTURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN

Lihat
42 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TbK.
Lihat
43 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK.
Lihat
44 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TbK
Lihat
45 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
46 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Lihat
47 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Lihat
49 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Lihat
50 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH RtrPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.
Lihat
51 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TbK.
Lihat
52 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Lihat
53 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.
Lihat
54 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OOO TENTANG PEI{YELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.
Lihat
55 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Lihat
56 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2.0!6 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI.
Lihat
58 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
Lihat
59 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANI SASI KEMASYARAKATAN
YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING.
Lihat
60 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
61 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API.
Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. UTAMA KARYA




Lihat
62 TAHUN 2016 PEMTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
63 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Lihat
64 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.
Lihat
65 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
66 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI.
Lihat
67 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API.
Lihat
68 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA.
Lihat
69 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.
Lihat
70 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.
Lihat
71 TAHUN 2016 PERTAURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
72 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS.
Lihat
73 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.




Lihat
74 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2OL6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.
Lihat
75 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.
Lihat
76 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM.
Lihat
77 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA.
Lihat
78 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. SARANA MULTIGRIYA FINALIS.
Lihat
79 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. PENJAMINAN INFRASTUR INDONESIA.
Lihat
80 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
81 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
82 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Lihat
83 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA.


Lihat
84 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK.
Lihat
85 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
86 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA.
Lihat
87 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA.
Lihat
88 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA.
Lihat
89 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I.
Lihat
90 AHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII.
Lihat
91 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9l TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
92 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
Lihat
93 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.
Lihat
94 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK.
Lihat
95 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
Lihat
96 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
Lihat
97 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA.
Lihat
98 TAHUN 2016. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM ERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
Lihat
99 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA.
Lihat

Tahun 2015
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN  2015  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT GEO DIPA ENERGI

Lihat
02 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2015  TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012   TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL


Lihat
03 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH

Lihat
04 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015   SALINAN  TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN  PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
05 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015   TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  SALINAN  YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK   RADIO REPUBLIK INDONESIA

Lihat
06 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  SALINAN  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Lihat
07 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

Lihat
08 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA


Lihat
09 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 9 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

Lihat
10 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015   TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014  SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Lihat
100 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
Lihat
100 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 100 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELLOPMENT.
Lihat
101TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
Lihat
102 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
102 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
Lihat
102 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
103 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.
Lihat
103 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.
Lihat
104 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.
Lihat
104 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.
Lihat
105 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.
Lihat
105 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.
Lihat
106 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
107 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.
Lihat
107 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI
Lihat
108 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.
Lihat
108 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.
Lihat
109 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN HORTIKULTURA.
Lihat
11 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015   SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Lihat
110 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA
Lihat
110 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA.
Lihat
111 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA.
Lihat
112 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY.
Lihat
113 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI.
Lihat
114 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA.
Lihat
115 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA.
Lihat
116 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA.
Lihat
117 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI.
Lihat
118 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA.
Lihat
119 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV.
Lihat
12 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

Lihat
120 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD.
Lihat
121 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR.
Lihat
122 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.
Lihat
124 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
125 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
126 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
127 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA.
Lihat
128 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Lihat
129 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
13 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19  TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


Lihat
130 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.
Lihat
131 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Lihat
132 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.
Lihat
134 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
Lihat
135 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.
Lihat
136 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII.
Lihat
137 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX.
Lihat
138 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X.
Lihat
139 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI.
Lihat
14 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SALINAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035


Lihat
140 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII.
Lihat
141 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN.
Lihat
142 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Lihat
15 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015  TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN  BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI


Lihat
16 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015    TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN
SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN


Lihat
17 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2015   TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Lihat
18 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015      TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


Lihat
19 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015     TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA


Lihat
20 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK


Lihat
21 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.
Lihat
22 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
Lihat
23 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM
MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH.
Lihat
24 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN
Lihat
25 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
Lihat
26 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.
Lihat
27 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA.
Lihat
28 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk.
Lihat
29 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk.
Lihat
30 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015  TENT ANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
31 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
32 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
33 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
34 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI / DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
35 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
36 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
37 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Lihat
39 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA.

Lihat
40 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
41 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI.
Lihat
42 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
43 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Lihat
44 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.
Lihat
45 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
Lihat
46 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
Lihat
47 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
Lihat
48 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
49 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.
Lihat
50 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.
Lihat
51 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Lihat
52 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Lihat
53 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN.
Lihat
54 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
Lihat
55 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.
Lihat
56 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.
Lihat
57 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SERTA PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN
Lihat
58 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN
DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF.
Lihat
60 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA.
Lihat
61 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
62 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.
Lihat
63 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI.
Lihat
64 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN.
Lihat
65 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN.
Lihat
66 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM.
Lihat
67 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
68 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.
Lihat
69 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
70 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
Lihat
71 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA.
Lihat
72 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.
Lihat
73 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk.
Lihat
74 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.
Lihat
75 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Lihat
76 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
Lihat
77 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI UMUM INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA.
Lihat
78 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
Lihat
79 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.
Lihat
81 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
82 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
Lihat
83 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
84 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
85 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.
Lihat
86 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI.
Lihat
87 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI.
Lihat
88 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA.
Lihat
89 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANGPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA.
Lihat
90 AHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
91 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM.
Lihat
92 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Lihat
93 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
Lihat
94 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.
Lihat
95 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
96 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
Lihat
97 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL
MONETARY FUND KEPADA BANK INDONESIA.
Lihat
98 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Lihat
99 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2015TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.
Lihat

Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2014 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Lihat
02 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG  PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR


Lihat
03 tahun 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  3  TAHUN 2014      
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN


Lihat
04 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014  TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN  
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Lihat
05 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN  2014   SALINAN  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN,  DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

Lihat
06 Tahun 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
07 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Lihat
08 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 2014   TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)   PT ANGKASA PURA I

Lihat
09 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR    9    TAHUN  2014  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  INFORMASI GEOSPASIAL
Lihat
10 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN  2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG 

Lihat
11 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014  TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN


Lihat
12 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN


Lihat
13 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI


Lihat
14 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  14  TAHUN  2014   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011   TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Lihat
15 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Lihat
16 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Lihat
17 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Lihat
18 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2014  TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM

Lihat
19 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014    TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Lihat
20 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS   PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Lihat
21 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL.
Lihat
22 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Lihat
23 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.
Lihat
24 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Lihat
25 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA.
Lihat
26 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM.
Lihat
27 TAHUN 2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERA
Lihat
28 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I
Lihat
29 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU.
Lihat
30 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Lihat
31 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU.
Lihat
32 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG.
Lihat
33 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.
Lihat
34 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
36 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
37 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
38 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
39 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
40 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
41 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Lihat
42 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
43 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
Lihat
44 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Lihat
45 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
46 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Lihat
47 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN.
Lihat
48 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.
Lihat
49 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
Lihat
50 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI.
Lihat
51 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
Lihat
52 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
Lihat
54 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED.
Lihat
57 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Lihat
57 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA.
Lihat
58 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK
MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
Lihat
59 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat
60 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
Lihat
61 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI
Lihat
62 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
Lihat
63 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
64 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Lihat
65 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
Lihat
66 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.
Lihat
68 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA.
Lihat
69 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG HAK GUNA AIR
Lihat
70 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
Lihat
NOMOR 43
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Lihat

Tahun 2013
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Lihat
02 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

Lihat
03 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
04 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013  TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH


Lihat
05 TAHUN 2013 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA  
DAN PENGGUNA PERSEORANGAN


Lihat
06 Tahun 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK

Lihat
07 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER


Lihat
08 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG
Lihat
09 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013  TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA

Lihat
10 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I

Lihat
11 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERKEBUNAN NUSANTARA II 

Lihat
12 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

Lihat
13 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX

Lihat
14 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 20132009  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)    PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
Lihat
15 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013  TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
Lihat
16 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
17 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008  TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH


Lihat
18 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN  CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

Lihat
19 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32  TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
20 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981  TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Lihat
43 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Lihat

Tahun 2012
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
Lihat
01 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Lihat
01 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
 
TENTANG
 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  BARANG MEWAH

Lihat
02 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012  TENTANG HIBAH DAERAH

Lihat
02 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG HIBAH DAERAH

Lihat
03 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL


Lihat
04 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Lihat
05 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY
Lihat
06 Tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

Lihat
07 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ANGKASA PURA II

Lihat
08 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PELABUHAN INDONESIA III
Lihat
09 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Lihat
10 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012  TENTANG   PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA  BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Lihat
11 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 11 TAHUN 2012  TENTANG   JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lihat
12 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Lihat
13 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
Lihat
14 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


Lihat
14 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


Lihat
15 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI   PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
16 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012   TENTANG  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA  TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2012   TENTANG  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA   KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Lihat
18 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
19 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012   TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
20 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN  TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
23 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Lihat
28 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
Lihat
30 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Lihat
31 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
Lihat
31 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

Lihat
33 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG  PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Lihat
95 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG  KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Lihat

Tahun 2011
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2011 PERATURAN  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

Lihat
02 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011  TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Lihat
03 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA 

Lihat
04 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011  TENTANG  PERUBAHAN  STRUKTUR  KEPEMILIKAN  SAHAM  NEGARA MELALUI  PENERBITAN  DAN  PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
Lihat
05 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 5 TAHUN 2011  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  BATAM
Lihat
06 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011   TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Lihat
07 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  7  TAHUN  2011  TENTANG PELAYANAN DARAH

Lihat
08 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN  2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA
Lihat
09 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA  LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA


Lihat
10 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH 

Lihat
11 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
12 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG  PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat
13 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001  TENTANG PERATURAN GAJI  ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lihat
14 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK   PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA


Lihat
15 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU,  DAN TUNJANGAN ORANG TUA  ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
16 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA   ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN   KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT  DAN JANDA/DUDANYA

Lihat
18 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN  KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN


Lihat
19 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN   KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
20 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Lihat
21TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

Lihat
24 BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Lihat
37 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Lihat
38 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai
Lihat
46 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 46 TAHUN 2011  TENTANG  PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat

Tahun 2010
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  2010  TENTANG   DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN


Lihat
02 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI  WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

Lihat
03 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI
WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO  KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Lihat
04 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN  2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Lihat
05 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR  5  TAHUN  2010  TENTANG  KENAVIGASIAN
Lihat
06 Tahun 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2010 2004  TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
07 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010   TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

Lihat
08 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN  2010  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001  TENTANG PENGALIHAN STATUS  ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Lihat
09 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW    DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK  KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
Lihat
10 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2010   TENTANG   TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lihat
11 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010  TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR 

Lihat
12 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010  TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEHUTANAN

Lihat
13 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010  TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Lihat
14 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  14  TAHUN  2010   TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN

Lihat
15 TAHUN 2010 PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR :  15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARA TATA RUANG
Lihat
16 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Lihat
17 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  17  TAHUN  2010   TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Lihat
18 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2010  TENTANG  USAHA BUDIDAYA TANAMAN


Lihat
19 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2010   TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG     SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR   SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

Lihat
20 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2010   TENTANG   ANGKUTAN DI PERAIRAN

Lihat

Tahun 2009
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  1  TAHUN  2009  TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Lihat
02 TAHUN 2009 PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009  TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN  ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN  PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Lihat
03 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 3 TAHUN 2009 2009 TENTANG  PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

Lihat
05 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009   TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Lihat
06 Tahun 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Lihat
07 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG   BERLAKU PADA  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Lihat
12 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009  TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN   KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Lihat
13 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN

Lihat
14 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 14 TAHUN 2009  TENTANG  TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA  DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Lihat
15 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH  KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
Lihat
16 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN  2009  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI 

Lihat
17 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN  2009  TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF  BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Lihat
18 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009   TENTANG   BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN  KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI   OBJEK PAJAK PENGHASILAN


Lihat
19 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN  2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI


Lihat
20 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009  TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat

Tahun 2008
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Lihat
02 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN    YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN Lihat
03 TAHUN 2008

PERATURAN PEMERINTA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN  HUTAN
Lihat
04 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat
05 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK Lihat
06 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat
07 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Lihat
08 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
09 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN  2008 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI  DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat
10 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
11 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11. TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
Lihat
12 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
Lihat
13 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
14 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
16 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
18 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG
DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
Lihat
19 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN
Lihat
20 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT,
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Lihat

Tahun 2007
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Lihat
02 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
03 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
Lihat
10 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN
TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.
Lihat
4 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN
Lihat
5 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
Lihat
6 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
Lihat
7 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Lihat
8 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Lihat
9 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
Lihat

Tahun 0
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
02 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU.
Lihat
106 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
109 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN HORTIKULTURA.
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2OT7 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BEI.,AS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.




Lihat