Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Lihat
03 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OL7 TENTANG OTORITAS VETERINER
Lihat
04 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

Lihat
10 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat
12 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 YEAR 201 ABOUT  GUIDELINES AND CONTROL OF PEIIYELDING 
Lihat
13 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 YEAR 2017 ABOUTN AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 YEAR 2OO8 ABOUT THE NATIONAL SPATIAL PLANNING PLAN
Lihat
14 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ABOUT SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 63 YEARS ZOOS TBNTENG MANAGEMENT SYSTEM HUMAN RESOURCES CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
Lihat
15 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Lihat
16 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 YEAR 2017  ABOUT ADDITION OF PEI {CAPITAL CAPITAL OF REPUBLIC OF INDONESIA  TO IN CAPITAL STOCK COMPANY (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Lihat
17 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat
18 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINITRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat
19 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBI,IK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU
Lihat
20 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL
Lihat
23 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BEI,AS KEPADA PEGA\UAI NEGERI SIPIL, PRA"IURITTENTARA NASIONAL INDONESI,A, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A, PE'ABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
Lihat
5 TAHUN 2017
REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 YEARS OLDOl7 ABOUT  COLLECTION OF SPECIAL ECONOMICS OF LHOKSEUMAWE ARUNCHES
Lihat
6 TAHUN 2017
PRES IDEN REPUBLII (INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA   NUMBER 6 YEARS 2OI7
ABOUT AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 YEAR 2OO9 ABOUT RECOVERY OF RAILWAYS
Lihat
7 TAHUN 2017
PRES I DEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 YEARS 2OL7
ABOUT HOT EARTH FOR INDIRECT USE
Lihat
8 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 YEAR 2017 ABOUT PROCEDURES OF PEI "{KANANIZATION COORDINATION, MONITORING, EVALUATION, AND PEI, PERADII SYSTEMS APPLICATIONS, CHILDREN ANIMALS
Lihat
9 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 9 YEARS 2OL7 ABOUT GUIDELINES OF REGISTER PERKARA CHILDREN AND VICTIMS
Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG 


Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Lihat
03 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI


Lihat
04 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 4 TAHUN 2016  TENTANG  PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN   DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU   ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN


Lihat
04 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014  TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN  
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Lihat
06 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016  TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG


Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS


Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
Lihat
09 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2O16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016  TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK


Lihat
11 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN METEO ROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA
Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  REPUBLIK INDONESIA 14 TAHUN 2016 TENTANG PEYELENGGARAAN  DENGAN  PERUMAHAN  DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)









Lihat
17 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2016 TENTANG  PERANGKAT DAERAH


Lihat
19 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 20162012  TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA  PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT   NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Lihat
20 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 2012  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA  PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

Lihat

Tahun 2015
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN  2015  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT GEO DIPA ENERGI

Lihat
02 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2015  TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012   TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL


Lihat
03 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH

Lihat
04 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015   SALINAN  TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN  PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
05 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015   TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  SALINAN  YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK   RADIO REPUBLIK INDONESIA

Lihat
06 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  SALINAN  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Lihat
07 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

Lihat
08 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA


Lihat
09 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 9 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

Lihat
10 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015   TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014  SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Lihat
11 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015   SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Lihat
12 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

Lihat
13 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19  TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


Lihat
14 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SALINAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035


Lihat
15 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015  TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN  BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI


Lihat
16 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015    TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN
SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN


Lihat
17 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2015   TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Lihat
18 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015      TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


Lihat
19 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015     TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA


Lihat
20 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK


Lihat
30 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015  TENT ANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat

Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2014 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Lihat
02 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG  PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR


Lihat
03 tahun 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  3  TAHUN 2014      
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN


Lihat
04 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014  TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN  
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Lihat
05 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN  2014   SALINAN  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN,  DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

Lihat
06 Tahun 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
07 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Lihat
08 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 2014   TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)   PT ANGKASA PURA I

Lihat
09 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR    9    TAHUN  2014  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  INFORMASI GEOSPASIAL
Lihat
10 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN  2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG 

Lihat
11 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014  TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN


Lihat
12 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN


Lihat
13 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI


Lihat
14 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  14  TAHUN  2014   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011   TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Lihat
15 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Lihat
16 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Lihat
17 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Lihat
18 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2014  TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM

Lihat
19 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014    TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Lihat
20 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS   PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Lihat
24 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Lihat
27 TAHUN 2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERA
Lihat
NOMOR 43
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Lihat

Tahun 2013
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Lihat
02 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

Lihat
03 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
04 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013  TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH


Lihat
05 TAHUN 2013 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA  
DAN PENGGUNA PERSEORANGAN


Lihat
06 Tahun 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK

Lihat
07 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER


Lihat
08 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG
Lihat
09 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013  TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA

Lihat
10 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I

Lihat
11 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERKEBUNAN NUSANTARA II 

Lihat
12 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

Lihat
13 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX

Lihat
14 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 20132009  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)    PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
Lihat
15 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013  TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
Lihat
16 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
17 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008  TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH


Lihat
18 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN  CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

Lihat
19 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32  TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
20 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981  TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Lihat
43 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Lihat

Tahun 2012
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
Lihat
01 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Lihat
01 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
 
TENTANG
 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  BARANG MEWAH

Lihat
02 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012  TENTANG HIBAH DAERAH

Lihat
02 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG HIBAH DAERAH

Lihat
03 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL


Lihat
04 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Lihat
05 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY
Lihat
06 Tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

Lihat
07 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ANGKASA PURA II

Lihat
08 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PELABUHAN INDONESIA III
Lihat
09 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Lihat
10 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012  TENTANG   PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA  BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Lihat
11 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 11 TAHUN 2012  TENTANG   JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lihat
12 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Lihat
13 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
Lihat
14 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


Lihat
14 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


Lihat
15 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI   PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
16 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012   TENTANG  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA  TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2012   TENTANG  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA   KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Lihat
18 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
19 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012   TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
20 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN  TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
23 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Lihat
28 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
Lihat
30 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Lihat
31 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
Lihat
31 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

Lihat
33 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG  PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Lihat
95 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG  KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Lihat

Tahun 2011
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2011 PERATURAN  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

Lihat
02 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011  TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Lihat
03 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA 

Lihat
04 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011  TENTANG  PERUBAHAN  STRUKTUR  KEPEMILIKAN  SAHAM  NEGARA MELALUI  PENERBITAN  DAN  PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
Lihat
05 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 5 TAHUN 2011  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  BATAM
Lihat
06 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011   TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Lihat
07 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  7  TAHUN  2011  TENTANG PELAYANAN DARAH

Lihat
08 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN  2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA
Lihat
09 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA  LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA


Lihat
10 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH 

Lihat
11 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
12 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG  PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat
13 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001  TENTANG PERATURAN GAJI  ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lihat
14 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK   PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA


Lihat
15 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU,  DAN TUNJANGAN ORANG TUA  ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
16 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA   ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN   KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT  DAN JANDA/DUDANYA

Lihat
18 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN  KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN


Lihat
19 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN   KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
20 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Lihat
21TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

Lihat
24 BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Lihat
37 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Lihat
38 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai
Lihat
46 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 46 TAHUN 2011  TENTANG  PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat

Tahun 2010
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  2010  TENTANG   DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN


Lihat
02 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI  WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

Lihat
03 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI
WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO  KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Lihat
04 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN  2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Lihat
05 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR  5  TAHUN  2010  TENTANG  KENAVIGASIAN
Lihat
06 Tahun 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2010 2004  TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
07 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010   TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

Lihat
08 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN  2010  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001  TENTANG PENGALIHAN STATUS  ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Lihat
09 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW    DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK  KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
Lihat
10 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2010   TENTANG   TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lihat
11 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010  TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR 

Lihat
12 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010  TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEHUTANAN

Lihat
13 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010  TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Lihat
14 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  14  TAHUN  2010   TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN

Lihat
15 TAHUN 2010 PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR :  15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARA TATA RUANG
Lihat
16 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Lihat
17 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  17  TAHUN  2010   TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Lihat
18 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2010  TENTANG  USAHA BUDIDAYA TANAMAN


Lihat
19 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2010   TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG     SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR   SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

Lihat
20 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2010   TENTANG   ANGKUTAN DI PERAIRAN

Lihat

Tahun 2009
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  1  TAHUN  2009  TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Lihat
02 TAHUN 2009 PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009  TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN  ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN  PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Lihat
03 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 3 TAHUN 2009 2009 TENTANG  PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

Lihat
05 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009   TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Lihat
06 Tahun 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Lihat
07 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG   BERLAKU PADA  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Lihat
12 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009  TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN   KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Lihat
13 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN

Lihat
14 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 14 TAHUN 2009  TENTANG  TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA  DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Lihat
15 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH  KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
Lihat
16 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN  2009  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI 

Lihat
17 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN  2009  TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF  BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Lihat
18 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009   TENTANG   BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN  KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI   OBJEK PAJAK PENGHASILAN


Lihat
19 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN  2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI


Lihat
20 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009  TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat