Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2019 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Lihat
002 TAHUN 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Lihat
003 TAHUN 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
Lihat
004 TAHUN 2019 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWANKEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Lihat
005 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PUSAT.
Lihat
006 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OI9TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI
JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL.
Lihat
007 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Lihat
008 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OT9 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 20t9-2038.
Lihat
009 TAHUN 2019 PERA TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK)

Lihat
10 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
Lihat
11 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE (COMPREHBN Si]/E ECONOMIC PARTN E,RSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA A/VD THE GOVERNMENT OF THE, REPUBLIC OF CHILE).
Lihat
12 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN
Lihat
13 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
Lihat
15 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Lihat
16 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9.
Lihat
17 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2019  TENTANG  PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT .

Lihat
18 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.
Lihat
19 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONTENEGRO MENGENAT PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF MONTENEGRO ON THE EXEMPTION OF WSA RDQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERYICE PASSPORTS
Lihat
20 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.
Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGKAPUSAN MERKURI .
Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2079 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USE OF OUTE,R SPACE
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI Dr KOTA LOS CABOS PADA 6 SEPTEMBER 2002 PROTOCOL AMENDTNG THE, AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITE,D MEXICAN STATES FcR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WTIH RESPECT TO TilGS ON INCOME SGNED AT THE CITY OF LOS CABOS ON 6 SEPTEMBER 2002
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN EKONOMI KREATIF.
Lihat
25 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIGER MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS IAGREEMENT BETWEEN THE COVERNMENT OF THE REPUBLTC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IVIGER CONCERNING WSA HIEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATTC AND SERWCE PASSPORT
Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG.
Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FU NGSI O NAL PEMBI M BI N G KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.
Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH PERSEMAKMURAN BAHAMA UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE C,OVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RDLATING TO TAX MATTERS)
Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019  TENTANG KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL .

Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PENCITRAAN INDONESIA
Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Lihat
36 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN.
Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OL9 TENTANG SATU DATA INDONESIA.
Lihat
40 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Lihat
41 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG  PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSI'ANDING ON ESI'ABLISHING THE  ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER SI'ATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTREANTARA PEMERINTAH NEGARA-
NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIO NG KOK)

Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Lihat
44 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN AIR TRAIVSPORT AGREEMENT BETWEEN THD GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AivD THE CTOI/ERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY REI.ATING TO SCHEDULED AIR TRAJVSPORT(PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TERKAIT DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL)

Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERM USYAWARATAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA.
Lihat
46 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PEI.TYEDIAAN AIR MINUM.
Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASDAN COMPRDHENSNE INVESTMENT AGREEMEN" (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).
Lihat
49 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHEIVSIYE INVDSTMENT AGREEMENT (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL PEYELURUH ASEAN).
Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESTA DAN DEWAN FEDERAL SWISS TERKAIT ANGKUTAN UDARA BERJADWAL (AGREEMENT BDTWEEN THE C,OVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  SWISS.FEDERAL COUNCIL RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES
Lihat
51 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI

Lihat
51 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LTNGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG  PENGESAHAN  STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES  (STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM) .

Lihat
53 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER
Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVDRNME,N? OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTER1

Lihat
55 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2OI9 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE UNTUK TRANSPORTASI JALAN
Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG  RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018 - 2025.

Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PREFERENSI PERDAGANGAN KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG.
Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI.
Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
Lihat
62 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI NOMOR 62TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI

Lihat
63 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
Lihat
65 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
Lihat
66 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2OT9 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
67 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TBNTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019 - 2024.
Lihat
68 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
Lihat
69 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.
Lihat
70 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.
Lihat
71 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2OI9 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Lihat
72 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2OI9
TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Lihat
73 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2OT9 TENTANG KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
Lihat
74 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.
Lihat
75 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.
Lihat
76 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2OL9
TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE, REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF TAJIKISNAJV FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAruTION AND THE PREVENTION OF F/SCA L EVASION WITH RESPECI TO TAXES OIV INCOME)
Lihat
78 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NO MOR 78 TAHUN 2019  TENTANG  RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN ANGGARAN 2020

Lihat
79 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL - SEMARANG - SALATIGA DEMAK - GROBOGAN, KAWASAN PURWOREJO - WONOSOBO -  MAGELANG - TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES TEGAL - PEMALANG

Lihat
80 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GRESIK - BANGKALAN - MOJOKERTO - SURABAYA -  SIDOARJO - LAMONGAN, KAWASAN BROMO - TENGGER - SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN

Lihat

Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.
Lihat
03 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

Lihat
04 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI8 TENTANG BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Lihat
05 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.
Lihat
07 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Lihat
09 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OL8 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Lihat
10 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
Lihat
100 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1OO TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA.
Lihat
101 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lihat
102 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
103 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
104 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Lihat
105 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRBTAzuAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Lihat
106 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 2 ON FIFTH FREDDOM TRAFFIC RIGTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK)
Lihat
107 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES U]VDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERWCES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDELAPAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
Lihat
11 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lihat
111 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UJVDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSNE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNME,MTS OF THE MDMBER COUNTRIES OT'ff{E ASSOCIATION OF SO|../THEASTASIAAT ,IVATIOJVS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KORE
Lihat
112 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION AND CERTAIN AGREEMENTS THEREUNDER BETWEEN IHE ASSOCTATTON OF SOUTHEAST ASTAN  NATONS (ASEAN) AND THE PEOPLE'S RDPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

Lihat
114 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PROIOCOL TO AME,ND THE PRE,FERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE, GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN)
Lihat
115 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2018  TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION  (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA SAMA KEHUTANAN ASIA)

Lihat
116 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
Lihat
117 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN INTELIJEN NEGARA
Lihat
118 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
119 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Lihat
12 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
Lihat
120 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERIND USTRIAN.
Lihat
121 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN  2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Lihat
122 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEM ENTERIAN PERDAGANGAN
Lihat
123 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Lihat
124 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2018  TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
Lihat
125 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lihat
126 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWI SATA.
Lihat
127 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.
Lihat
128 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWD,BN THE GOI/ERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONE,SIA AND THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON WSA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOIUIATIC OR SERWCE PASSPORT,S)
Lihat
129 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Lihat
13 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Lihat
130 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.
Lihat
131 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Lihat
132 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM.
Lihat
132 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT  SYSTEM (PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN)
Lihat
133 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI WARGA NEGARA PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGRD,EMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINBT OF MINISTERS OF UKRAINE OIV Y/SA EXEMPTION FOR THD NATIONALS HOLDING DIPLOTIATIC AND SERVICE PASSPORTSJ

Lihat
134 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEME]VT BETWE.EN THD GOIr'F.RNMENT OF THE RE,PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON WSA EXEMPTION FOR HOLDDRS OF DIPLOIUIATIC AND SERVICE PASSPORT,S)
Lihat
135 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lihat
136 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Lihat
137 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DT LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
138 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Lihat
139 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Lihat
14 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR.
Lihat
140 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN2O18 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINT{YA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MIYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
Lihat
141 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FTSIK
TAHUN ANGGARAN 2019.
Lihat
142 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NASIONAL TAHUN 20t8-2025.
Lihat
15 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 15 TAHUN 2018  TENTANG  PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM .

Lihat
16 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .

Lihat
17 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM KEADAAN TERTENTU.
Lihat
18 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN
Lihat
19 TAHUN 2018 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPTJBLIC OF INDONE,SIAAND ASEAJV CO-ORDIN ATIN G CEIVTRE FOR HLIMAN ITARIAJV ASS/STAIVCE OIV DISASTER
MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRNILEGES AND IMMUNITIES)
Lihat
20 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
Lihat
21 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019.

Lihat
23 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
Lihat
24 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Lihat
25 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FAT'TAHUL MULUK PAPUA
Lihat
26 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI.
Lihat
27 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
Lihat
28 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISI,AM NEGERI MADURA
Lihat
29 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Lihat
30 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG.
Lihat
31 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUTAGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.
Lihat
32 TAHUN 2018
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PERIWISATA LABUAN BAJO FLORES.
Lihat
33 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019.
Lihat
34 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMEzuNTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA (MBMORANDUM OF UNDERSTA/VDI/VG BETWEBN THE CAWRNMENT OF
THE, REPUBLIC OF INDONE,SIA A/VD THE GOI/F,RNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTNN PRODUCTS
O R IGI N ATIN G FRO M PALE STIN IA]V ?ERRITORIES)
Lihat
35 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.
Lihat
36 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

Lihat
37 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2OI7-2O4I.
Lihat
38 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK RISET NASIONALTAHUN 2017-2045
Lihat
39 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN.
Lihat
40 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
Lihat
41 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN BILATERAL ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (BILATERAL AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Lihat
42 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PE.]ABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
Lihat
43 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PET.IYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.
Lihat
44 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.
Lihat
46 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (a)] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 50 (a)])

Lihat
47 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL [PASAL 56]).
Lihat
48 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2OT8 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
Lihat
50 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PEMELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Lihat
51 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF UNNERSAL POSTAL UNIO AS THE RESULT OF THE 26TH  ISTAMBUL CONGRESS, TURKEY 2016 (AKTA-AI.NA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL
KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)
Lihat
52 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lihat
53 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL.
Lihat
54 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN ZO18 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Lihat
56 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 56 TAHUN 2018  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL .

Lihat
57 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJA SAMA KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON CULTURAL COOPERATION)

Lihat
59 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI8 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
Lihat
60 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN FINAL ' ACTS OF TH E WORLD RADIOCOMMUNICATIO  CONFERENCE, GENEVA 2015 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2O 15)
Lihat
62 TAHUN 2018
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN NASIONAL
Lihat
63 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.
Lihat
64 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG RENOVASI DAN PENGEMBANGAN STADION MANAHAN SOLO DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, PEMBANGUNAN GEDUNG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTA, PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEWI RAUSAHAAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA,
UNIVERSITAS MUSAMUS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA, DAN UNIVERSITAS PAPUA DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT,.
SERTA REHABILITASI BANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI
DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT, PASAR AKSARA DI
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PASAR PRAWIROTAMAN DI
KOTA YOGYAKARTA PROVTNSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Lihat
65 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEI{YUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN.
Lihat
66 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Lihat
67 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN  2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Lihat
68 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANTSASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA.
Lihat
69 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69  TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Lihat
70 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  70 TAHUN 2018  TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.
Lihat
71 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI.
Lihat
73 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PEMBINA PROYEK ASAHAN DAN OTORITA PENGEMBANGAN PROYEK ASAHAN
Lihat
74 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT (AIR SERYICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES Lihat
75 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVDRNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES O]V INCOMEI
Lihat
76 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN- PENGATURAN PERBATASAN (BAS/C AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNME,NT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE INDEPE,NDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS) Lihat
79 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Lihat
80 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.
Lihat
81 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG DI PROVINSI SUMATERA UTARA .

Lihat
82 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.
Lihat
83 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG  PENANGANAN SAMPAH LAUT

Lihat
84 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2018  TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Lihat
85 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.
Lihat
86 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA.
Lihat
87 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2018  TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Lihat
88 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
89 TAHUN 2018 PERATURAN PRESID REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Lihat
90 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lihat
91 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Lihat
91 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Lihat
92 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Lihat
94 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2OI7 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Lihat
95 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Lihat
96 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL.
Lihat
97 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEASTASIAIV ]VATIOITS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA)
Lihat
98 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG JEMBATAN SURABAYA _ MADURA
Lihat
99 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.
Lihat

Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELEKOMUNICATIONS,DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNATIONAL ,DUBAI, 2012(
Lihat
02 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Lihat
03 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL.
Lihat
04 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
Lihat
05 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
06 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.
Lihat
07 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KETAHANAN PANGAN.
Lihat
09 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.
Lihat
10 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.
Lihat
100 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR lOO TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI)
Lihat
101 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2.017 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
102 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 201.7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.
Lihat
103 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG.
Lihat
104 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA
Lihat
105 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA
Lihat
106 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2OL7 TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
Lihat
107 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018.
Lihat
108 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IO8 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2OO9 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
109 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG HONOMRIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
Lihat
11 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ,

Lihat
110 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1IO TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Lihat
111 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Lihat
112 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Lihat
113 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
Lihat
114 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Lihat
115 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.


Lihat
116 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL.
Lihat
117 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Lihat
118 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
Lihat
119 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Lihat
12 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN.
Lihat
120 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
Lihat
121 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
122 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I22TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Lihat
123 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Lihat
124 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I24TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Lihat
125 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Lihat
126 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.
Lihat
127 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Lihat
128 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
Lihat
129 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Lihat
13 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Lihat
130 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Lihat
131 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Lihat
132 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Lihat
133 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGAM.
Lihat
134 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
Lihat
135 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.
Lihat
136 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2O17 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
Lihat
137 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
Lihat
14 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN


Lihat
15 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Lihat
16 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  16  TAHUN  2017  TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Lihat
17 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG  SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA .

Lihat
18 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Lihat
19 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
Lihat
20 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.
Lihat
21 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.
Lihat
22 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

Lihat
23 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
Lihat
24 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017  TENTANG  PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002  (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND ITS PROTOCOL, SIGNED AT JAKARTA ON JANUARY 29, 2002)

Lihat
25 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN.
Lihat
26 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN.
Lihat
27 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
Lihat
28 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK.
Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI.
Lihat
30 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN.
Lihat
31 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN  2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOWRNMENTOFTHE CZECH RE,PWilC ON DTEMMON OFWSA REQUIREMENTS FOR HOIDERS OF DIPLOMATIC OR SERIIICE PASSPORTq
Lihat
32 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERA"IAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOIr'ERNMBNT OFTHE REPUBUC OF INDONESIA AND THE CAVF,RNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON WSA D;XEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SBRWCE PASSPORTq.
Lihat
33 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (ACREEMENT BETWEEN THE GO]traRNMENT OFTHE REPIJBLIC OF INDONDSIAAND THE @yERNMEIIT OF THE REPUBLIC OF SERBIA OIV YISA EXEMPTION FOR IIOTDERS OF DIPLOTIATIC AND OFFICIAL/SERWCE PASSPORTS
Lihat
34 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Lihat
35 TAHUN 1997 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Lihat
36 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
Lihat
37 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.A,M NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
Lihat
38 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Lihat
39 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
Lihat
40 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TA HUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Lihat
41 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Lihat
42 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
43 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT
Lihat
44 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Lihat
45 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 IENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN KEANTARIKSAAN
TAHUN 2016-2040.
Lihat
46 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR.
Lihat
47 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG  PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK.

Lihat
48 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG  PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
Lihat
49 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/L/GHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.
Lihat
50 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG  STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lihat
51 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
Lihat
52 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK
TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEA.IV S/IVG'E WIN DOW
Lihat
53 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53  TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Lihat
54 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Lihat
55 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Lihat
56 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Lihat
59 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 59 TAHUN 2017   TENTANG  PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Lihat
60 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Lihat
61 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN AGRDEMDNT ON THE EffABUSHME]|IT OF TITE RF.GIONAL SECRETARTAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MIJTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROEESSIOJVALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PEI.AKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN).
Lihat
62 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PEI\TYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.
Lihat
63 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  63  TAHUN  2017  TENTANG  PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI
Lihat
64 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64, TAHUN 2017 TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN
Lihat
65 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.
Lihat
67 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINER.JA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN.
Lihat
68 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA  BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOKAHLI BADAN RESTORASI GAMBUT
Lihat
70 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG  PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELA YANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

Lihat
71 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING AIR SERVICESj
Lihat
73 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.
Lihat
74 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG  PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL
BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE)  TAHUN 2017-2019 .


Lihat
75 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KEMBAU BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Lihat
76 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017  TENTANG  FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
77 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017  TENTANG  PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006  (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL  EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006)

Lihat
78 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG  RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI


Lihat
79 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Lihat
80 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Lihat
81 TAHUN 2017 PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  81 TAHUN  2017  TENTANG  PENUGASAN  KEPADA  PT HUTAMA  KARYA  (PERSERO)  UNTUK  MENGUSAHAKAN  JALAN  TOL RUAS  AKSES  TANJUNG  PRIOK .

Lihat
82 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
Lihat
83 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI
Lihat
85 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN ARIIC'ES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE TVSURANCE OF INWSTMENT AND H{PORT CREDIT (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR).
Lihat
87 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Lihat
88 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
Lihat
90 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.
Lihat
91 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017  TENTANG  PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Lihat
93 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA.
Lihat
94 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2OI7 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Lihat
95 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL
Lihat
96 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Lihat
98 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULONPROGO PROVINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lihat
99 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016  TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT
Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.
Lihat
03 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL .

Lihat
04 TAHUN 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.
Lihat
05 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA EOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
Lihat
06 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF THE DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)




Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  7  TAHUN  2016 TENTANG SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL.  

Lihat
09 TAHUN 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000
Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU.


Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAAN ASEANA MULTILATERIAL AGREEMENT OF THE LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIEBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCAL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETINGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA - KOTA ASEAN) DAN PROTOKOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA KOTA DI ASEAN)




Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA - NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA - BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)




Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT ( PESERTUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODAL) .




Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS
Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR




Lihat
19 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  19  TAHUN  2016  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.


Lihat
20 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL . 

Lihat
21 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN




Lihat
22 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAAN  PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARI PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (ARGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE IF DOUBLE TAXATION AND THE PREVATION OF FISCAL EVASION WITH REPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL.




Lihat
23 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TOINGKOK




Lihat
24 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Lihat
25 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG  PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA  BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR  PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR .

Lihat
26 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
Lihat
28 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 28 TAHUN 2016  TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN .

Lihat
29 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA .

Lihat
30 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAN  KESEPAKATAN  ANTARA  REPUBLIK  INDONESIA  DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN  (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK  FOR DEVELOPMENT COOPERATION) .

Lihat
31 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN   PERSETUJUAN   ANTARA   REPUBLIK   INDONESIA   DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN  (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK  FOR DEVELOPMENT COOPERATION).


Lihat
32 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. 

Lihat
33 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016   TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN                  BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL .

Lihat
34 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN          BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR .

Lihat
35 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN     PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

Lihat
36 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL .

Lihat
37 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 

Lihat
38 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN                  BADAN EKONOMI KREATIF

Lihat
39 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016   TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN           KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA .    

Lihat
40 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI .

Lihat
41 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG  TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN
KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI .

Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/ CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) .

Lihat
43 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING  (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR) .

Lihat
44 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016  TENTANG  DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BI DANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL .

Lihat
45 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG  RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017


Lihat
47 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG  PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Lihat
48 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG  PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.


Lihat
49 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG BADAN OTOR!TA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA .

Lihat
50 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN
Lihat
52 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016  TENTANG  HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.   

Lihat
53 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016  TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH
ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD)
TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR  AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE
IFAD’S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)


Lihat
54 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2016 2013  TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
RESCUER.

Lihat
55 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


Lihat
56 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BE1WEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)

Lihat
57 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA


Lihat
58 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN  PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN  (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

Lihat
59 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Lihat
60 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Lihat
61 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Lihat
62 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA .

Lihat
63 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTIOIV FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICD, CONSULAR AND SPECTAL PASSPORIq
Lihat
64 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS)
Lihat
65 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA  API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.


Lihat
66 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016.
Lihat
68 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE ITALIAN REPTJBLIC ON THE EXEMPTION OF WSA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERWCE PASSPORTS)
Lihat
69 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMDNT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON WSA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC' SERWCE, AND SPECIAL PASSPORTS)
Lihat
70 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE STATE OF QATAR ON WSA EXEMPIION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICEAND SPECIAL PASSPORT.
Lihat
71 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20T6 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Lihat
72 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
Lihat
73 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
Lihat
74 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI
Lihat
75 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ZS TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Lihat
76 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN
PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.
Lihat
77 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES) .

Lihat
78 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
79 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM  DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA .

Lihat