Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
Lihat
002 TAHUN 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUPKEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
Lihat
003 TAHUN 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
004 TAHUN 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKATDALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH
Lihat
005 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
Lihat
006 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSINGSERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Lihat
007 TAHUN 2019 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSECARA DARING
Lihat
008 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGIPROVINSI SULAWESI TENGAHDENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
Lihat
009 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATENGORONTALOUTARADENGANKABUPATEN GORONTALOPROVINSI GORONTALO
Lihat
010 TAHUN 2019 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Lihat
011 TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Lihat
012 TAHUN 2019 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKADANPREKURSOR NARKOTIKA
Lihat
013 TAHUN 2019 PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAHYANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN
Lihat
014 TAHUN 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTORTAHUN 2019
Lihat
015 TAHUN 2019 TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Lihat
016 TAHUN 2019 PROSEDURSELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGER
Lihat
017 TAHUN 2019 PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
018 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
Lihat
019 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat

Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.
Lihat
002 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.
Lihat
003 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG\ PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN.
Lihat
005 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.
Lihat
006 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I.
Lihat
008 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Lihat
009 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.
Lihat
10 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN.
Lihat
11 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
12 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat
13 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Lihat
15 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Lihat
16 TAHUN 2018
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Lihat
18 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.
Lihat
19 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
22 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
30 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
Lihat
34 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II.
Lihat
35 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
36 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





Lihat
37 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
Lihat
38 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 .




Lihat
41 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH




Lihat
42 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Lihat
44 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 44 TAHUN 2018  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR  PROVINSI JAWA TIMUR




Lihat
45 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45 TAHUN 2018  TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG  DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Lihat
51 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 51 TAHUN 2018  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III




Lihat

Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DESA

Lihat
02 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lihat
03 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
Lihat
05 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.
Lihat
06 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Lihat
07 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM
PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN.
Lihat
08 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
Lihat
01 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  1 TAHUN 2016   TENTANG PENGELOLAAN  ASET DESA .

Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
Lihat
02 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  KARTU IDENTITAS ANAK. 

Lihat
04 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.
Lihat
05 tahun 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KPTA CILEGON PROVINSI BATEN.
Lihat
05 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN 2016 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON  PROVINSI BANTEN .

Lihat
06 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
06 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20164 TAHUN 2015 TENTANG  PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Lihat
07 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20164 TAHUN 2015 TENTANG  PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.


Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.


Lihat
08 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL .


Lihat
09 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN .

Lihat
09 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2016
TENTANG  PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN .

Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.


Lihat
10 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.


Lihat
11 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II .

Lihat
11 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II .

Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016TAHUN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.


Lihat
12 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016TAHUN TENTANG  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.


Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2016 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH .


Lihat
13 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2016
TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA TATA RUANG DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  TAHUN 2016
TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
15 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
16 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
17 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  17 TAHUN  2016 TENTANG  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lihat
17 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR   17  TAHUN  2016
TENTANG  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH .

Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016  TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.


Lihat
18 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016      TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.


Lihat

Tahun 2015
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lihat
02 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG  PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN  LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

Lihat
03 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN  KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
04 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2015
 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
05 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
06 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
07 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  07 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.




Lihat
08 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN   KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lihat
09 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN  KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
10 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat

Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  1 TAHUN  2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Lihat
02 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2014
TENTANG  PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Lihat
03 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  3  TAHUN  2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN  WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI .

Lihat
04 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4  TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH.
Lihat
05 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.


Lihat
06 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH.


Lihat
06 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
07 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI  PENELITIAN .

Lihat
08 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH


Lihat
09 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2014 TENTANG  PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH .

Lihat
10 TAHUN 2014 PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15/PMK.07/2014 NOMOR 10 TAHUN 2014  TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH.
Lihat