Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
Lihat
002 TAHUN 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUPKEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
Lihat
003 TAHUN 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
004 TAHUN 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKATDALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH
Lihat
005 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
Lihat
006 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSINGSERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Lihat
007 TAHUN 2019 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSECARA DARING
Lihat
008 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGIPROVINSI SULAWESI TENGAHDENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
Lihat
009 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATENGORONTALOUTARADENGANKABUPATEN GORONTALOPROVINSI GORONTALO
Lihat
010 TAHUN 2019 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Lihat
011 TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Lihat
012 TAHUN 2019 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKADANPREKURSOR NARKOTIKA
Lihat
013 TAHUN 2019 PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAHYANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN
Lihat
014 TAHUN 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTORTAHUN 2019
Lihat
015 TAHUN 2019 TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Lihat
016 TAHUN 2019 PROSEDURSELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGER
Lihat
017 TAHUN 2019 PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
018 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
Lihat
019 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
20 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Lihat
20 TAHUN 2019 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA  DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH


Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.


Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH.
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG  DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.


Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.
Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019.. TENTANG   PENEMPATAN TUGAS LULUSAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI .


Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNG MAS  DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAJ UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JOMBANG  DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR


Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2019  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.
Lihat
53 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN  KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG  PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN  KABUPATEN/KOTA.


Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
58 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG  MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI, DAN ANTARPROVINSI


Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG  TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH


Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2G19  TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 .

Lihat
62 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI.

Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KOTA PADANG SEDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
67 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER: DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lihat
68 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERRI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN  KABUPATEN PAEDANG LAWAS PROVINSI SUMATER UTARA

Lihat
69 TAHUN 2019 PERATRAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KOTA LUBUK LNGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lihat
70 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG  SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.


Lihat

Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.
Lihat
002 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.
Lihat
003 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG\ PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN.
Lihat
005 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.
Lihat
006 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I.
Lihat
008 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Lihat
009 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.
Lihat
07 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Lihat
10 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN.
Lihat
11 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
12 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat
13 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Lihat
14 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS  ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Lihat
15 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Lihat
16 TAHUN 2018
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Lihat
18 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.
Lihat
19 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
22 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
30 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
Lihat
34 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II.
Lihat
35 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
36 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





Lihat
37 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
Lihat
38 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 .




Lihat
41 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH




Lihat
42 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Lihat
44 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 44 TAHUN 2018  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR  PROVINSI JAWA TIMUR




Lihat
45 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45 TAHUN 2018  TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG  DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Lihat
51 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 51 TAHUN 2018  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III




Lihat

Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DESA

Lihat
02 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lihat
03 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
Lihat
05 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.
Lihat
06 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Lihat
07 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM
PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN.
Lihat
08 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
Lihat
01 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  1 TAHUN 2016   TENTANG PENGELOLAAN  ASET DESA .

Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
Lihat
02 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  KARTU IDENTITAS ANAK. 

Lihat
04 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.
Lihat
05 tahun 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KPTA CILEGON PROVINSI BATEN.
Lihat
05 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN 2016 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON  PROVINSI BANTEN .

Lihat
06 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
06 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20164 TAHUN 2015 TENTANG  PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Lihat
07 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20164 TAHUN 2015 TENTANG  PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.


Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.


Lihat
08 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL .


Lihat
09 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN .

Lihat
09 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2016
TENTANG  PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN .

Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.


Lihat
10 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.


Lihat
11 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II .

Lihat
11 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II .

Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016TAHUN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.


Lihat
12 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016TAHUN TENTANG  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.


Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2016 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH .


Lihat
13 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2016
TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA TATA RUANG DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  TAHUN 2016
TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
15 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
16 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
17 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  17 TAHUN  2016 TENTANG  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lihat
17 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR   17  TAHUN  2016
TENTANG  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH .

Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016  TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.


Lihat
18 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016      TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.


Lihat

Tahun 2015
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lihat
02 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG  PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN  LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

Lihat
03 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN  KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
04 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2015
 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
05 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
06 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
07 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  07 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.




Lihat
08 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN   KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lihat
09 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN  KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
10 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat

Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  1 TAHUN  2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Lihat
02 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2014
TENTANG  PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Lihat
03 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  3  TAHUN  2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN  WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI .

Lihat
04 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4  TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH.
Lihat
05 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.


Lihat
06 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH.


Lihat
06 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
07 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI  PENELITIAN .

Lihat
08 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH


Lihat
09 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2014 TENTANG  PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH .

Lihat
10 TAHUN 2014 PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15/PMK.07/2014 NOMOR 10 TAHUN 2014  TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH.
Lihat