Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017   TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014) Lihat
3 TAHUN 2017
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN
Lihat
4 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Lihat
5 TAHUN 2017 NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Lihat
6 TAHUN 2017
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK
Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016  TENTANG PENJAMINAN

Lihat
02 TAHUN 2016 UNDANG―UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETU」 UAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMEⅣ
T BETNEEⅣ THE GOyERNMENT OF THE REP5誂IC OF INDOfVESIA AND THE GOLGRⅣ νEⅣT OF rHEREPυBL」 C OF POL4ND
COⅣ CERNIIVG CO― OPERA(Ⅱ OⅣ 刀 V THE FIELD OF DEFEⅣ CEl
Lihat
03 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PBNINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OFUN DERSTA/IDIII G BETWE EN THE GOVDRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AiYD THE GOWRNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STR EN GTI] E/V/ATG OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS A/YD ITS RELATED ACTNITIES)


Lihat
04 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2O16 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT
Lihat
05 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA   KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN  MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY  OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY  CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)


Lihat
06 Tahun 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA   PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA   TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)


Lihat
07 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016  TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM


Lihat
08 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS


Lihat
09 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016  TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Lihat
10 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2016  TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Lihat
11 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016  TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

Lihat
12 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
Lihat

Tahun 2015
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  2014 TENTANG PEMILIHAN  GUBERNUR, BUPATI , DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG - UNDANG


Lihat
02 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG


Lihat
03 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
Lihat
04 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
Lihat
06 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF
PAPUA NEW GUINEA)
Lihat
07 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE
Lihat
08 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Lihat
09 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Lihat
10 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG
Lihat
11 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN


Lihat
13 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG  PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS   VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST  REPUBLIC OF VIET NAM)

Lihat
14 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015  TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016


Lihat
5 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)
Lihat

Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Lihat
02 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Lihat
03 PERINDUSTRIAN Lihat
05 Aparatur Sipil Negara
Lihat
06 Desa
Lihat
07 PERDAGANGAN Lihat
11 KEINSINYURAN Lihat
12 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat
17 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat
18 KESEHATAN JIWA Lihat
20 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Lihat
21 PANAS BUMI Lihat
22 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Lihat
23 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat
30 TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Lihat

Tahun 2013
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2013 Lembaga Keuangan Mikro
Lihat
02 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lihat
03 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lihat
04 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Lihat
04 TAHUN 2013 NDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013   TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Lihat
05 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Lihat
06 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG  PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU
DI PROVINSI MALUKU UTARA

Lihat
07 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


Lihat
08 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG  PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lihat
09 TAHUN 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Lihat
10 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013  TENTANG  PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION   ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN  HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE  (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS  DASAR  INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) 

Lihat
11 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES  AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY  (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG  YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)

Lihat
12 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013   TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Lihat
13 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lihat
14 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
15 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  15  TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN ANGGARAN 2013


Lihat
16 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lihat
17 TAHUN 2013 Organisasi Kemasyarakatan
Lihat
17 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2013  TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Lihat
18 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013  TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Lihat
19 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013  TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Lihat
20 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013   TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Lihat
24 TAHUN 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Lihat

Tahun 2012
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
Lihat
01 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR  (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)


Lihat
02 TAHUN 2012 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Lihat
03 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS    HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE  GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE  PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
Lihat
04 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN ANGGARAN 2012


Lihat
05 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 5 TAHUN 2012   TENTANG  PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM
(KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)

Lihat
06 Tahun 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2012  TENTANG  PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF  THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES  (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK  SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)

Lihat
07 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  7  TAHUN  2012  TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Lihat
08 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012  TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,    DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lihat
09 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012   TENTANG  PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS  OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF  CHILDREN IN ARMED CONFLICT  (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Lihat
10 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012   TENTANG   PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS  OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY  (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)

Lihat
11 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  11  TAHUN  2012  TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Lihat
12 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012  TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Lihat
13 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012  TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lihat
14 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012  TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
Lihat
15 TAHUN 2012 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012  TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Lihat
16 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN 2012  TENTANG
 INDUSTRI PERTAHANAN


Lihat
18 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012  TENTANG PANGAN
Lihat
19 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012  TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

Lihat
20 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012    TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Lihat

Tahun 2011
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2011 NDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011  TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lihat
02 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN ATAS  UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Lihat
03 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011  TENTANG TRANSFER DANA

Lihat
04 TAHUN 2011 Lihat
05 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

Lihat
06 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011  TENTANG KEIMIGRASIAN

Lihat
07 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG


Lihat
08 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG  MAHKAMAH KONSTITUSI

Lihat
09 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG SISTEM RESI GUDANG


Lihat
10 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997  
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI


Lihat
11 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN ANGGARAN 2011
Lihat
12 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN
Lihat
13 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011  TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Lihat
14 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011  TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

Lihat
15 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011  TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Lihat
16 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  16  TAHUN  2011  TENTANG BANTUAN HUKUM

Lihat
17 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  17  TAHUN  2011  TENTANG INTELIJEN NEGARA

Lihat
18 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL


Lihat
19 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  19  TAHUN  2011 TENTANG  PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK   PENYANDANG DISABILITAS)


Lihat
20 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  20  TAHUN  2011  TENTANG RUMAH SUSUN

Lihat

Tahun 2010
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN 2010  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN ANGGARAN 2008

Lihat
02 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

Lihat
03 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  3  TAHUN  2010  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN   TINDAK PIDANA KORUPSI


Lihat
04 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010        
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT  WILAYAH KEDUA
NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009  (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF  SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL  SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN   PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)


Lihat
05 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010          
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA  MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN   NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA  DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING   BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND   YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM  ON DEFENCE COOPERATION)

Lihat
07 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010  TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

Lihat
08 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010   TENTANG  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Lihat
09 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN  2010  TENTANG KEPROTOKOLAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Lihat
10 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010  TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011


Lihat
11 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  11  TAHUN  2010   TENTANG CAGAR BUDAYA
Lihat
12 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  12  TAHUN  2010  TENTANG  GERAKAN PRAMUKA
Lihat
13 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010  TENTANG HORTIKULTURA

Lihat
6 TAHUN 2010 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010          
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA  MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN   NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA  DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING   BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND   YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM  ON DEFENCE COOPERATION)

Lihat

Tahun 2009
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
02 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009  TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Lihat
03 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  3  TAHUN  2009 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Lihat
04 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Lihat
05 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  5  TAHUN 2009    TENTANG  PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME  (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

Lihat
06 Tahun 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN  2009  TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG  NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADIUNDANG-UNDANG
 

Lihat
07 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  7  TAHUN 2009  TENTANG  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Lihat
08 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  8  TAHUN 2009  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA   TAHUN ANGGARAN 2006

Lihat
09 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009  TENTANG  BADAN HUKUM PENDIDIKAN
Lihat
1 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  1  TAHUN  2009  TENTANG PENERBANGAN

Lihat
10 TAHUN 2009 UNDANG - UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
Lihat
11 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Lihat
12 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DI PROVINSI RIAU


Lihat
13 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT  
DI PROVINSI PAPUA BARAT


Lihat
14 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG  PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME   (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN  ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN   BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
Lihat
15 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG  PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS  BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS   CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,  LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN  BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA   TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)


Lihat
16 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009  TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Lihat
16 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009  TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Lihat
17 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009   TENTANG  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG UNDANG
Lihat
18 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


Lihat
19 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG  PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN   PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)


Lihat
20 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  20  TAHUN 2009 2009  TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
Lihat
25 TAHUN 2009 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
Lihat
28 TAHUN 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lihat
29 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  29  TAHUN  2009  TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN


Lihat

Tahun 2008
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING  
REVISING THE SEAFARERS’  IDENTITY DOCUMENTS  CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN   DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)


Lihat
02 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008  TENTANG PARTAI POLITIK

Lihat
03 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
DI PROVINSI PAPUA


Lihat
04 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO
DI PROVINSI PAPUA


Lihat
05 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA
DI PROVINSI PAPUA


Lihat
06 Tahun 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA
DI PROVINSI PAPUA


Lihat
07 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK
DI PROVINSI PAPUA


Lihat
08 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI
DI PROVINSI PAPUA


Lihat
09 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN  2008  TENTANG PENGGUNAAN BAHAN KIMIA  DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA

Lihat
10 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2008  TENTANG  PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lihat
11 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008  TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Lihat
12 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008  TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Lihat
13 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI


Lihat
14 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008  TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Lihat
15 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008  TENTANG PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL  MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)

Lihat
16 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

Lihat
17 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008   TENTANG P E L A Y A R A N

Lihat
18 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  18  TAHUN 2008  TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Lihat
19 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.19 TAHUN 2008  TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Lihat
20 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008  TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Lihat

Tahun 2007
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Lihat
02 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
03 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
04 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Lihat
05 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Lihat
06 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Lihat
07 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Lihat
08 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Lihat
09 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Lihat
10 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Lihat
11 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO
Lihat
12 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
Lihat
13 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
14 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
15 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Lihat
16 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
17 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2005 – 2025
Lihat
18 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
Lihat
19 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DI PROVINSI PAPUA
Lihat
20 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
Lihat