Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OI9 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,
Lihat
02 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU.
Lihat
02 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU.
Lihat
03 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
Lihat
04 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Lihat
05 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
Lihat
06 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
Lihat
08 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Lihat
09 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAIGAN KAPAL




Lihat
10 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
Lihat
11 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2OI4 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA
Lihat
12 TAHUN 2019 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2OL9 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Lihat
13 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2OI9 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PET{YELENGGARAAN PEM ERI NTAHAN DAERAH.
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
16 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
17 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
18 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2OI9 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/ DUDANYA
Lihat
19 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2OI9 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
20 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWiRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERTNTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/ DUDAI{YA.
Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEM ERDEKAAN.
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2079  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
Lihat
25 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 201,4 TENTANG KEINSINYURAN.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
HAKIM AD-HOC PADA MAHI(AMAH AGUNG.
Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PEI{YANDANG DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE, BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA.
Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI




Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2OL9 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.




Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI9 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT
Lihat
33 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMTLIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG.




Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN PERBATASAN




Lihat
35 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBE1RIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN .




Lihat
36 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN.




Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.




Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2OT7 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BEI.,AS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.




Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2O17 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BEI.,AS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.
Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA .




Lihat
40 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
41TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT.
Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL
Lihat
44 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
Lihat
46 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 20L9 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN.  




Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2OI9 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PET{YEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.




Lihat
49 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.  




Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.




Lihat
51 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYER'TAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.




Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYELENGGARAAN KESD'AHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.




Lihat
53 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2OL9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.




Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.




Lihat
55 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI




Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 20L9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN.




Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 20L9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING.




Lihat
58 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.




Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK.  




Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAAN LISTRIK NEGARA.




Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN PE]VIERI NTAH R]TPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 T AHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA  KARYA.
Lihat
62 TAHUN 2019  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.



Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.




Lihat
65 TAHUN 2019 PERATURAN PEIVIERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN
Lihat
66 TH 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT TUBAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES.
Lihat
67 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN.
Lihat
68 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SINGHASARI
Lihat
69 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PULAU KARANTINA
Lihat
7 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG KEPALANGMERAHAN
Lihat
70 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DTSABILITAS.
Lihat
71 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR Tl TAHUN 2OI9 TENTANGPENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Lihat
72 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR T2TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.
Lihat
73 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2OI9 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Lihat
74 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2OI8 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Lihat
75 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PEI.AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTANG SISTEM PERBUKUAN.
Lihat
76 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO FARMA.
Lihat
77 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN
PELINDUNGAN TERHADAP PET\TYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETU GAS PEMASYARAKATAN.
Lihat
78 TAHUN 2019 PtrRATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
Lihat
79 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.
Lihat
80 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
Lihat
81 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
Lihat
82 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.
Lihat
83 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN DI BIDANG PERDAGANGAN JASA
Lihat
84 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 I]AHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIKUPANG
Lihat
85 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL
Lihat
86 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN
Lihat
87 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA
Lihat
88 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2OI9 TENTANG KESEHATAN KERJA
Lihat