Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016  TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT
Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.
Lihat
03 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL .

Lihat
04 TAHUN 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.
Lihat
05 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA EOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
Lihat
06 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF THE DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)




Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  7  TAHUN  2016 TENTANG SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL.  

Lihat
09 TAHUN 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000
Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU.


Lihat
100 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1OO TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH.
Lihat
101 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
Lihat
102 TAHUN 2016 PBRATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O2 TAHUN 2016 TEMANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Lihat
103 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Lihat
104 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)
Lihat
106 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.
Lihat
107 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lihat
108 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA\ NOMOR108 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Lihat
109 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 20T6 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.
Lihat
110 TAHUN 2016 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11OTAHUN2O16 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
Lihat
111 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JAtsATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.
Lihat
112 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Lihat
113 TAHUN 2016 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
Lihat
114 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS.
Lihat
115 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
Lihat
116 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAU'TAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS
Lihat
117 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR l17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE K00RDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Lihat
118 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN.
Lihat
119 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN.
Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAAN ASEANA MULTILATERIAL AGREEMENT OF THE LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIEBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCAL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETINGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA - KOTA ASEAN) DAN PROTOKOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA KOTA DI ASEAN)




Lihat
120 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12O TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Lihat
121 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 20T6 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Lihat
122 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 122 TAHUN 2016  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2014  TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
Lihat
123 TAHUN 2016 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
Lihat
124 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL
Lihat
125 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA - NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA - BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)




Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT ( PESERTUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODAL) .




Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS
Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR




Lihat
19 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  19  TAHUN  2016  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.


Lihat
20 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL . 

Lihat
21 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN




Lihat
22 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAAN  PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARI PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (ARGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE IF DOUBLE TAXATION AND THE PREVATION OF FISCAL EVASION WITH REPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL.




Lihat
23 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TOINGKOK




Lihat
24 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Lihat
25 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG  PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA  BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR  PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR .

Lihat
26 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
Lihat
28 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 28 TAHUN 2016  TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN .

Lihat
29 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA .

Lihat
30 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAN  KESEPAKATAN  ANTARA  REPUBLIK  INDONESIA  DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN  (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK  FOR DEVELOPMENT COOPERATION) .

Lihat
31 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN   PERSETUJUAN   ANTARA   REPUBLIK   INDONESIA   DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN  (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK  FOR DEVELOPMENT COOPERATION).


Lihat
32 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. 

Lihat
33 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016   TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN                  BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL .

Lihat
34 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN          BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR .

Lihat
35 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN     PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

Lihat
36 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL .

Lihat
37 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 

Lihat
38 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016  TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN                  BADAN EKONOMI KREATIF

Lihat
39 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016   TENTANG  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN           KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA .    

Lihat
40 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI .

Lihat
41 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG  TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN
KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI .

Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/ CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) .

Lihat
43 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016  TENTANG  PENGESAHAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING  (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR) .

Lihat
44 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016  TENTANG  DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BI DANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL .

Lihat
45 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG  RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017


Lihat
47 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG  PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Lihat
48 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG  PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.


Lihat
49 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG BADAN OTOR!TA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA .

Lihat
50 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN
Lihat
52 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016  TENTANG  HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.   

Lihat
53 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016  TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH
ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD)
TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR  AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE
IFAD’S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)


Lihat
54 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2016 2013  TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
RESCUER.

Lihat
55 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


Lihat
56 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BE1WEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)

Lihat
57 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA


Lihat
58 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN  PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN  (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

Lihat
59 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Lihat
60 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Lihat
61 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Lihat
62 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA .

Lihat
63 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTIOIV FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICD, CONSULAR AND SPECTAL PASSPORIq
Lihat
64 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS)
Lihat
65 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA  API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.


Lihat
66 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016.
Lihat
68 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE ITALIAN REPTJBLIC ON THE EXEMPTION OF WSA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERWCE PASSPORTS)
Lihat
69 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMDNT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON WSA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC' SERWCE, AND SPECIAL PASSPORTS)
Lihat
70 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE STATE OF QATAR ON WSA EXEMPIION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICEAND SPECIAL PASSPORT.
Lihat
71 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20T6 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Lihat
72 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
Lihat
73 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
Lihat
74 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI
Lihat
75 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ZS TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Lihat
76 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN
PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.
Lihat
77 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES) .

Lihat
78 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
79 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM  DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA .

Lihat
80 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXE,MPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORT
Lihat
81 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 20i6 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICE PASSPORIS)
Lihat
82 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016  TENTANG  STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Lihat
83 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Lihat
84 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI PENGAWAS HAJI  INDONESIA.
Lihat
85 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Lihat
86 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN RtrPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.
Lihat
87 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG  SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Lihat
88 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES)

Lihat
89 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR.
Lihat
90 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.
Lihat
91 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2016  TENTANG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

Lihat
92 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2,016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Lihat
93 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2.0t6 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
Lihat
94 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2.0L6 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
Lihat
95 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG  PENGESAHAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL)

Lihat
96 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM.
Lihat
98 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2OL6 TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
99 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  99  TAHUN 2.016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL
Lihat