Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELEKOMUNICATIONS,DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNATIONAL ,DUBAI, 2012(
Lihat
02 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Lihat
03 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL.
Lihat
04 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
Lihat
05 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
06 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.
Lihat
07 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KETAHANAN PANGAN.
Lihat
09 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.
Lihat
10 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.
Lihat
100 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR lOO TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI)
Lihat
101 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2.017 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
102 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 201.7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.
Lihat
103 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG.
Lihat
104 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA
Lihat
105 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA
Lihat
106 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2OL7 TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
Lihat
107 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018.
Lihat
108 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IO8 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2OO9 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
109 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG HONOMRIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
Lihat
11 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ,

Lihat
110 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1IO TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Lihat
111 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Lihat
112 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Lihat
113 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
Lihat
114 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Lihat
115 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.


Lihat
116 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL.
Lihat
117 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Lihat
118 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
Lihat
119 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Lihat
12 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN.
Lihat
120 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
Lihat
121 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
122 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I22TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Lihat
123 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Lihat
124 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I24TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Lihat
125 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Lihat
126 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.
Lihat
127 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Lihat
128 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
Lihat
129 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Lihat
13 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Lihat
130 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Lihat
131 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Lihat
132 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Lihat
133 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGAM.
Lihat
134 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
Lihat
135 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.
Lihat
136 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2O17 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
Lihat
137 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
Lihat
14 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN


Lihat
15 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Lihat
16 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  16  TAHUN  2017  TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Lihat
17 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG  SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA .

Lihat
18 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Lihat
19 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
Lihat
20 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.
Lihat
21 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.
Lihat
22 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

Lihat
23 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
Lihat
24 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017  TENTANG  PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002  (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND ITS PROTOCOL, SIGNED AT JAKARTA ON JANUARY 29, 2002)

Lihat
25 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN.
Lihat
26 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN.
Lihat
27 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
Lihat
28 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK.
Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI.
Lihat
30 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN.
Lihat
31 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN  2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOWRNMENTOFTHE CZECH RE,PWilC ON DTEMMON OFWSA REQUIREMENTS FOR HOIDERS OF DIPLOMATIC OR SERIIICE PASSPORTq
Lihat
32 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERA"IAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOIr'ERNMBNT OFTHE REPUBUC OF INDONESIA AND THE CAVF,RNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON WSA D;XEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SBRWCE PASSPORTq.
Lihat
33 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (ACREEMENT BETWEEN THE GO]traRNMENT OFTHE REPIJBLIC OF INDONDSIAAND THE @yERNMEIIT OF THE REPUBLIC OF SERBIA OIV YISA EXEMPTION FOR IIOTDERS OF DIPLOTIATIC AND OFFICIAL/SERWCE PASSPORTS
Lihat
34 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Lihat
35 TAHUN 1997 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Lihat
36 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
Lihat
37 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.A,M NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
Lihat
38 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Lihat
39 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
Lihat
40 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TA HUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Lihat
41 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Lihat
42 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
43 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT
Lihat
44 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Lihat
45 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 IENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN KEANTARIKSAAN
TAHUN 2016-2040.
Lihat
46 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR.
Lihat
47 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG  PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK.

Lihat
48 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG  PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
Lihat
49 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/L/GHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.
Lihat
50 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG  STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lihat
51 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
Lihat
52 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK
TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEA.IV S/IVG'E WIN DOW
Lihat
53 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53  TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Lihat
54 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Lihat
55 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Lihat
56 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Lihat
59 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 59 TAHUN 2017   TENTANG  PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Lihat
60 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Lihat
61 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN AGRDEMDNT ON THE EffABUSHME]|IT OF TITE RF.GIONAL SECRETARTAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MIJTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROEESSIOJVALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PEI.AKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN).
Lihat
62 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PEI\TYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.
Lihat
63 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  63  TAHUN  2017  TENTANG  PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI
Lihat
64 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64, TAHUN 2017 TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN
Lihat
65 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.
Lihat
67 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINER.JA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN.
Lihat
68 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA  BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOKAHLI BADAN RESTORASI GAMBUT
Lihat
70 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG  PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELA YANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

Lihat
71 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING AIR SERVICESj
Lihat
73 TAHUN 2017 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.
Lihat
74 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG  PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL
BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE)  TAHUN 2017-2019 .


Lihat
75 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KEMBAU BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Lihat
76 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017  TENTANG  FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
77 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017  TENTANG  PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006  (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL  EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006)

Lihat
78 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG  RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI


Lihat
79 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Lihat
80 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Lihat
81 TAHUN 2017 PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  81 TAHUN  2017  TENTANG  PENUGASAN  KEPADA  PT HUTAMA  KARYA  (PERSERO)  UNTUK  MENGUSAHAKAN  JALAN  TOL RUAS  AKSES  TANJUNG  PRIOK .

Lihat
82 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
Lihat
83 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI
Lihat
85 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN ARIIC'ES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE TVSURANCE OF INWSTMENT AND H{PORT CREDIT (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR).
Lihat
87 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Lihat
88 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
Lihat
90 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.
Lihat
91 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017  TENTANG  PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Lihat
93 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA.
Lihat
94 TAHUN 2017 PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2OI7 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Lihat
95 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL
Lihat
96 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Lihat
98 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULONPROGO PROVINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lihat
99 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
Lihat