Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.
Lihat
03 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

Lihat
04 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI8 TENTANG BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Lihat
05 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.
Lihat
07 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Lihat
09 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OL8 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Lihat
10 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
Lihat
100 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1OO TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA.
Lihat
101 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lihat
102 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
103 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
104 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Lihat
105 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRBTAzuAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Lihat
106 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 2 ON FIFTH FREDDOM TRAFFIC RIGTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK)
Lihat
107 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES U]VDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERWCES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDELAPAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
Lihat
11 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lihat
111 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UJVDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSNE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNME,MTS OF THE MDMBER COUNTRIES OT'ff{E ASSOCIATION OF SO|../THEASTASIAAT ,IVATIOJVS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KORE
Lihat
112 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION AND CERTAIN AGREEMENTS THEREUNDER BETWEEN IHE ASSOCTATTON OF SOUTHEAST ASTAN  NATONS (ASEAN) AND THE PEOPLE'S RDPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

Lihat
114 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PROIOCOL TO AME,ND THE PRE,FERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE, GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN)
Lihat
115 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2018  TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION  (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA SAMA KEHUTANAN ASIA)

Lihat
116 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
Lihat
117 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN INTELIJEN NEGARA
Lihat
118 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
119 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Lihat
12 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
Lihat
120 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERIND USTRIAN.
Lihat
121 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN  2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Lihat
122 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEM ENTERIAN PERDAGANGAN
Lihat
123 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Lihat
124 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2018  TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
Lihat
125 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lihat
126 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWI SATA.
Lihat
127 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.
Lihat
128 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWD,BN THE GOI/ERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONE,SIA AND THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON WSA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOIUIATIC OR SERWCE PASSPORT,S)
Lihat
129 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Lihat
13 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Lihat
130 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.
Lihat
131 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Lihat
132 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM.
Lihat
132 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT  SYSTEM (PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN)
Lihat
133 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI WARGA NEGARA PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGRD,EMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINBT OF MINISTERS OF UKRAINE OIV Y/SA EXEMPTION FOR THD NATIONALS HOLDING DIPLOTIATIC AND SERVICE PASSPORTSJ

Lihat
134 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEME]VT BETWE.EN THD GOIr'F.RNMENT OF THE RE,PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON WSA EXEMPTION FOR HOLDDRS OF DIPLOIUIATIC AND SERVICE PASSPORT,S)
Lihat
135 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lihat
136 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Lihat
137 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DT LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
138 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Lihat
139 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Lihat
14 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR.
Lihat
140 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN2O18 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINT{YA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MIYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
Lihat
141 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FTSIK
TAHUN ANGGARAN 2019.
Lihat
142 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NASIONAL TAHUN 20t8-2025.
Lihat
15 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 15 TAHUN 2018  TENTANG  PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM .

Lihat
16 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .

Lihat
17 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM KEADAAN TERTENTU.
Lihat
18 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN
Lihat
19 TAHUN 2018 PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPTJBLIC OF INDONE,SIAAND ASEAJV CO-ORDIN ATIN G CEIVTRE FOR HLIMAN ITARIAJV ASS/STAIVCE OIV DISASTER
MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRNILEGES AND IMMUNITIES)
Lihat
20 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
Lihat
21 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019.

Lihat
23 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
Lihat
24 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Lihat
25 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FAT'TAHUL MULUK PAPUA
Lihat
26 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI.
Lihat
27 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
Lihat
28 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISI,AM NEGERI MADURA
Lihat
29 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Lihat
30 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG.
Lihat
31 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUTAGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.
Lihat
32 TAHUN 2018
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PERIWISATA LABUAN BAJO FLORES.
Lihat
33 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019.
Lihat
34 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMEzuNTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA (MBMORANDUM OF UNDERSTA/VDI/VG BETWEBN THE CAWRNMENT OF
THE, REPUBLIC OF INDONE,SIA A/VD THE GOI/F,RNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTNN PRODUCTS
O R IGI N ATIN G FRO M PALE STIN IA]V ?ERRITORIES)
Lihat
35 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.
Lihat
36 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

Lihat
37 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2OI7-2O4I.
Lihat
38 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK RISET NASIONALTAHUN 2017-2045
Lihat
39 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN.
Lihat
40 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
Lihat
41 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN BILATERAL ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (BILATERAL AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Lihat
42 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PE.]ABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
Lihat
43 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PET.IYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.
Lihat
44 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.
Lihat
46 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (a)] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 50 (a)])

Lihat
47 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL [PASAL 56]).
Lihat
48 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2OT8 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
Lihat
50 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PEMELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
Lihat
51 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF UNNERSAL POSTAL UNIO AS THE RESULT OF THE 26TH  ISTAMBUL CONGRESS, TURKEY 2016 (AKTA-AI.NA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL
KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)
Lihat
52 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lihat
53 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL.
Lihat
54 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN ZO18 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Lihat
56 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 56 TAHUN 2018  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL .

Lihat
57 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG  PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJA SAMA KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON CULTURAL COOPERATION)

Lihat
59 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI8 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
Lihat
60 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN FINAL ' ACTS OF TH E WORLD RADIOCOMMUNICATIO  CONFERENCE, GENEVA 2015 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2O 15)
Lihat
62 TAHUN 2018
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN NASIONAL
Lihat
63 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.
Lihat
64 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG RENOVASI DAN PENGEMBANGAN STADION MANAHAN SOLO DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, PEMBANGUNAN GEDUNG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTA, PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEWI RAUSAHAAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA,
UNIVERSITAS MUSAMUS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA, DAN UNIVERSITAS PAPUA DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT,.
SERTA REHABILITASI BANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI
DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT, PASAR AKSARA DI
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PASAR PRAWIROTAMAN DI
KOTA YOGYAKARTA PROVTNSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Lihat
65 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEI{YUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN.
Lihat
66 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Lihat
67 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN  2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Lihat
68 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANTSASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA.
Lihat
69 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69  TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Lihat
70 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  70 TAHUN 2018  TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.
Lihat
71 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI.
Lihat
73 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PEMBINA PROYEK ASAHAN DAN OTORITA PENGEMBANGAN PROYEK ASAHAN
Lihat
74 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT (AIR SERYICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES Lihat
75 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVDRNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES O]V INCOMEI
Lihat
76 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN- PENGATURAN PERBATASAN (BAS/C AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNME,NT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE INDEPE,NDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS) Lihat
79 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Lihat
80 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.
Lihat
81 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG DI PROVINSI SUMATERA UTARA .

Lihat
82 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.
Lihat
83 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG  PENANGANAN SAMPAH LAUT

Lihat
84 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2018  TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Lihat
85 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.
Lihat
86 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA.
Lihat
87 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2018  TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Lihat
88 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
89 TAHUN 2018 PERATURAN PRESID REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Lihat
90 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lihat
91 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Lihat
91 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Lihat
92 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Lihat
94 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2OI7 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Lihat
95 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Lihat
96 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL.
Lihat
97 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEASTASIAIV ]VATIOITS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA)
Lihat
98 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG JEMBATAN SURABAYA _ MADURA
Lihat
99 TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.
Lihat