Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2019 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Lihat
002 TAHUN 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Lihat
003 TAHUN 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
Lihat
004 TAHUN 2019 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWANKEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Lihat
005 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PUSAT.
Lihat
006 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OI9TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI
JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL.
Lihat
007 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Lihat
008 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OT9 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 20t9-2038.
Lihat
009 TAHUN 2019 PERA TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK)

Lihat
10 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
Lihat
11 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE (COMPREHBN Si]/E ECONOMIC PARTN E,RSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA A/VD THE GOVERNMENT OF THE, REPUBLIC OF CHILE).
Lihat
12 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN
Lihat
13 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
Lihat
15 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Lihat
16 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9.
Lihat
17 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2019  TENTANG  PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT .

Lihat
18 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.
Lihat
19 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONTENEGRO MENGENAT PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF MONTENEGRO ON THE EXEMPTION OF WSA RDQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERYICE PASSPORTS
Lihat
20 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.
Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGKAPUSAN MERKURI .
Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2079 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USE OF OUTE,R SPACE
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI Dr KOTA LOS CABOS PADA 6 SEPTEMBER 2002 PROTOCOL AMENDTNG THE, AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITE,D MEXICAN STATES FcR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WTIH RESPECT TO TilGS ON INCOME SGNED AT THE CITY OF LOS CABOS ON 6 SEPTEMBER 2002
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN EKONOMI KREATIF.
Lihat
25 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIGER MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS IAGREEMENT BETWEEN THE COVERNMENT OF THE REPUBLTC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IVIGER CONCERNING WSA HIEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATTC AND SERWCE PASSPORT
Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG.
Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FU NGSI O NAL PEMBI M BI N G KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.
Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH PERSEMAKMURAN BAHAMA UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE C,OVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RDLATING TO TAX MATTERS)
Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019  TENTANG KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL .

Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PENCITRAAN INDONESIA
Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Lihat
35 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lihat
36 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN.
Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OL9 TENTANG SATU DATA INDONESIA.
Lihat
40 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Lihat
41 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG  PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSI'ANDING ON ESI'ABLISHING THE  ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER SI'ATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTREANTARA PEMERINTAH NEGARA-
NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIO NG KOK)

Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Lihat
44 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN AIR TRAIVSPORT AGREEMENT BETWEEN THD GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AivD THE CTOI/ERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY REI.ATING TO SCHEDULED AIR TRAJVSPORT(PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TERKAIT DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL)

Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERM USYAWARATAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA.
Lihat
46 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PEI.TYEDIAAN AIR MINUM.
Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASDAN COMPRDHENSNE INVESTMENT AGREEMEN" (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).
Lihat
49 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHEIVSIYE INVDSTMENT AGREEMENT (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL PEYELURUH ASEAN).
Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESTA DAN DEWAN FEDERAL SWISS TERKAIT ANGKUTAN UDARA BERJADWAL (AGREEMENT BDTWEEN THE C,OVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  SWISS.FEDERAL COUNCIL RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES
Lihat
51 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LTNGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG  PENGESAHAN  STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES  (STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM) .

Lihat
53 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER
Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVDRNME,N? OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTER1

Lihat
55 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2OI9 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE UNTUK TRANSPORTASI JALAN
Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG  RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018 - 2025.

Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PREFERENSI PERDAGANGAN KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG.
Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI.
Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
Lihat
62 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI NOMOR 62TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI

Lihat
63 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
Lihat
65 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
Lihat
66 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2OT9 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
67 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TBNTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019 - 2024.
Lihat
68 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
Lihat
69 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.
Lihat
70 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.
Lihat
71 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2OI9 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Lihat
72 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2OI9
TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Lihat
73 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2OT9 TENTANG KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
Lihat
74 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.
Lihat
75 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.
Lihat
76 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2OL9
TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE, REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF TAJIKISNAJV FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAruTION AND THE PREVENTION OF F/SCA L EVASION WITH RESPECI TO TAXES OIV INCOME)
Lihat
77 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROS/ON AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TTNDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)
Lihat
78 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NO MOR 78 TAHUN 2019  TENTANG  RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN ANGGARAN 2020

Lihat
79 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL - SEMARANG - SALATIGA DEMAK - GROBOGAN, KAWASAN PURWOREJO - WONOSOBO -  MAGELANG - TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES TEGAL - PEMALANG

Lihat
80 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GRESIK - BANGKALAN - MOJOKERTO - SURABAYA -  SIDOARJO - LAMONGAN, KAWASAN BROMO - TENGGER - SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN

Lihat
81 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Lihat
82 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lihat
83 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN
Lihat
84 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2OI5 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Lihat
85 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2OI9 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.
Lihat
86 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2O17 TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Lihat
87 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Lihat
88 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2O2O.
Lihat
89 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
90 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN TNDONESIA
Lihat
91 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG ORGAN PELAKSANA DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Lihat
92 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.
Lihat
93 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEMPA BUMI DAN PERINGATAN DiNI TSUNAMI
Lihat
94 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
Lihat
95 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMORT4 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Lihat
96 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Lihat
97 TAHUN 2019 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2Ot9 TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Lihat