Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
Lihat
01 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  1 TAHUN 2016   TENTANG PENGELOLAAN  ASET DESA .

Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
Lihat
02 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  KARTU IDENTITAS ANAK. 

Lihat
04 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.
Lihat
05 tahun 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KPTA CILEGON PROVINSI BATEN.
Lihat
05 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN 2016 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON  PROVINSI BANTEN .

Lihat
06 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
06 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20164 TAHUN 2015 TENTANG  PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Lihat
07 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20164 TAHUN 2015 TENTANG  PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.


Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.


Lihat
08 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL .


Lihat
09 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN .

Lihat
09 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2016
TENTANG  PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN .

Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.


Lihat
10 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.


Lihat
11 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II .

Lihat
11 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II .

Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016TAHUN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.


Lihat
12 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016TAHUN TENTANG  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.


Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2016 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH .


Lihat
13 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2016
TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA TATA RUANG DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  TAHUN 2016
TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
15 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
16 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
17 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  17 TAHUN  2016 TENTANG  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lihat
17 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR   17  TAHUN  2016
TENTANG  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH .

Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016  TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.


Lihat
18 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016      TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.


Lihat