Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
10 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG  HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lihat
41 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


Lihat
56 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  56 TAHUN  2017 TENTANG  PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
01 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DESA

Lihat
02 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lihat
03 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
Lihat
05 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.
Lihat
06 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Lihat
07 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM
PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN.
Lihat
08 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
Lihat
09 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG  PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
100 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATANDENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU .

Lihat
101 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN  KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU


Lihat
102 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU


Lihat
103 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.


Lihat
104 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

Lihat
106 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM  DAN PENATAAN RUANG.


Lihat
107 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  DAN KABUPATEN/KOTA.


Lihat
108 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG  KOMPETENSI PEMERINTAHAN


Lihat
109 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG  KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018.


Lihat
11 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lihat
110 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG  KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018.


Lihat
115 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG  MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH


Lihat
116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG  KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH


Lihat
117 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG  TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK .


Lihat
119 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK  PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI .

Lihat
12 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.


Lihat
120 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG  UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN  PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.


Lihat
121 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI .


Lihat
122 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG  TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI .


Lihat
124 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .

Lihat
125 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG  SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
132 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

Lihat
133 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG  ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA


Lihat
134 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  134 TAHUN 2017  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018


Lihat
135 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH .


Lihat
136 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2017 TENTANG  PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018.


Lihat
138 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG  PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH


Lihat
139 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN  KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.


Lihat
14 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN  KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT.


Lihat
140 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG  PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH


Lihat
141 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG  PENEGASAN BATAS DAERAH


Lihat
15 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.


Lihat
16 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG  URAIAN TUGAS PEJABAT ESELON II
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Lihat
17 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
18 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Lihat
19 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

Lihat
20 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARAPROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
21 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIRPROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
22 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
23 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMANBARAT PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
24 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
25 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
26 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
27 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR .

Lihat
30 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN DENGAN
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Lihat
31 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.


Lihat
32 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG  PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.
Lihat
33 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.


Lihat
34 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017 – 2018

Lihat
35 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
36 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
37 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS
DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
38 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
39 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
40 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
42 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017  TENTANG  PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Lihat
43 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.


Lihat
44 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN


Lihat
45 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN .

Lihat
46 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.


Lihat
48 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
49 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU


Lihat
50 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
51 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA  SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
52 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
53 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
54 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG  PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lihat
55 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  55 TAHUN 2017 TENTANG  PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH.


Lihat
57 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG  PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN.


Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM


Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM.


Lihat
59 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
60 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN POSO
DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
61 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
62 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL.


Lihat
63 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH .

Lihat
64 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH .

Lihat
65 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65  TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA .

Lihat
66 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA .


Lihat
67 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017   TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.


Lihat
68 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017TAHUN 2016 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA.


Lihat
69 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017N 2016 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA.


Lihat
70 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO.


Lihat
72 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO  PROVINSI GORONTALO.

Lihat
73 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017  TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN  KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO.


Lihat
74 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lihat
75 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN  KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT


Lihat
76 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.


Lihat
77 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOKPROVINSI JAWA BARAT .

Lihat
78 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG  PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN
LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. 

Lihat
79 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
80 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
81 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
82 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARATDENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
Lihat
83 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
84 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
85 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
86 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG  TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


Lihat
87 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN  PROVINSI BENGKULU.


Lihat
88 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI .

Lihat
89 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


Lihat
90 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


Lihat
91 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Lihat
92 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO .

Lihat
93 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.


Lihat
94 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
95 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG  PENGGUNAAN SAKSI AHLI.


Lihat
96 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG  TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.


Lihat
97 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.


Lihat
98 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.


Lihat
99 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.


Lihat