Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.
Lihat
002 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.
Lihat
003 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG\ PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN.
Lihat
005 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.
Lihat
006 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I.
Lihat
008 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Lihat
009 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.
Lihat
07 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Lihat
10 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN.
Lihat
100 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2018  TENTANG   PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL


Lihat
102 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2018  TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA  FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK.


Lihat
104 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG  PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU  INSENTIF INOVASI DAERAH


Lihat
105 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat
106 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2018  TENTANG   BATAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
107 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Lihat
11 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
112 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2018   TENTANG  PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.


Lihat
113 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA .


Lihat
116 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2018  TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN  PROVINSI PAPUA BARAT


Lihat
117 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG  PENDANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Lihat
118 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG  RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH


Lihat
119 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
12 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat
120 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH


Lihat
121 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG  STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA


Lihat
122 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG  STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN  DI DAERAH


Lihat
13 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Lihat
130 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG  KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN


Lihat
133 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG  PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN


Lihat
134 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG  KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI KEPALA DAERAH


Lihat
135 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG  PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS  ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Lihat
15 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Lihat
16 TAHUN 2018
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Lihat
18 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.
Lihat
19 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
22 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
30 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
Lihat
34 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II.
Lihat
35 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
36 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





Lihat
37 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
Lihat
38 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 .




Lihat
41 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH




Lihat
42 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Lihat
44 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 44 TAHUN 2018  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR  PROVINSI JAWA TIMUR




Lihat
45 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45 TAHUN 2018  TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG  DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Lihat
51 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 51 TAHUN 2018  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III




Lihat
52 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG  PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA  MASA JABATAN KEPALA DAERAH .


Lihat
77 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA  SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH


Lihat
83 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT  DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA


Lihat
98 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG  SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Lihat
99 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG  PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH
Lihat