Tahun 2009
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
02 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009  TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Lihat
03 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  3  TAHUN  2009 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Lihat
04 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Lihat
05 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  5  TAHUN 2009    TENTANG  PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME  (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

Lihat
06 Tahun 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN  2009  TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG  NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADIUNDANG-UNDANG
 

Lihat
07 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  7  TAHUN 2009  TENTANG  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Lihat
08 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  8  TAHUN 2009  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA   TAHUN ANGGARAN 2006

Lihat
09 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009  TENTANG  BADAN HUKUM PENDIDIKAN
Lihat
1 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  1  TAHUN  2009  TENTANG PENERBANGAN

Lihat
10 TAHUN 2009 UNDANG - UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
Lihat
11 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Lihat
12 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DI PROVINSI RIAU


Lihat
13 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT  
DI PROVINSI PAPUA BARAT


Lihat
14 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG  PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME   (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN  ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN   BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
Lihat
15 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG  PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS  BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS   CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,  LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN  BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA   TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)


Lihat
16 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009  TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Lihat
16 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009  TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Lihat
17 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009   TENTANG  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG UNDANG
Lihat
18 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


Lihat
19 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG  PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN   PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)


Lihat
20 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  20  TAHUN 2009 2009  TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
Lihat
25 TAHUN 2009 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
Lihat
28 TAHUN 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Lihat
29 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  29  TAHUN  2009  TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN


Lihat