SOSIALISASI

Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditindak lanjuti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan liar (UPP). unit tersebut di kukuhkan oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di Aula Delta Graha Setda kab Sidoarjo, Kamis, (2/1). Dalam kepengurusan UPP tersebut Kapolresta Sidoarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta Wakapolres Sidoarjo sebagai ketua pelaksananya. Sedangkan wakil ketua dijabat oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Bagian Hukum Setda Sidoarjo. Bupati Sidoarjo sendiri sebagai pengendali. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo. Seperti Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syafuddin SH, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Muh. Anwar Nasir, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Fadli Mulyono,S.I.P, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo M. Sunarto, serta Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Ifa Sudaewi dan Ketua DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi Perpres Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo serta seluruh kepada desa/kelurahan hadir dalam kegiatan tersebut. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah dalam sambutannya berharap UPP yang baru dikukuhkannya dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Ia juga berharap UPP akan mampu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik atau good governance dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih atau clean goverment. H. Saiful Ilah mengatakan pungutan liar saat ini banyak terjadi di semua lapisan. Baik itu di lembaga kementerian maupun lembaga pemerintah daerah. Hal tersebut, ujarnya, sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu saat ini pemerintah pusat bertindak tegas dengan menyapu bersih segala bentuk pungutan liar. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan dikeluarkannya Perpres R.I Nomor 87 Tahun 2016. Perpres tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan membentuk UPP melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/16/404.1.1.3/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daearah di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo mengatakan selain fungsi pencegahan hukum, UPP juga bertugas untuk melaksanakan koordinasi, sosialisasi  serta menindak tegas semua pelaku-pelaku pungutan liar. Ia berharap dengan dibentuknya UPP akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pemkab Sidoarjo dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia juga mengatakan unit ini sifatnya terbuka terhadap seluruh masukan dan keterlibatan masyarakat secara langsung. Oleh karena ia meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan secara langsung kepada UPP apabila meliahat praktek pungutan liar.       Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menekankan mulai saat ini untuk menghindari segala bentuk pungutan yang tidak resmi. Ia katakan Semangat pemberantasan pungli bukan terletak pada jumlah  kerugian yang timbul namun pada akar budaya yang hendak dihilangkan. “Saya menghimbau, nantinya UPP di Kabupaten Sidoarjo ini dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal karena upaya pemberantasan pungli ini telah mendapatkan dukungan dari program Nasional pemberantasan pungli,”



  • 2017-02-03 08:05:17
  • By Basuki